Penasakti.com – DTSEN adalah sistem ber basis data tunggal yang terintegrasi di Indonesia mencakup informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk secara komprehensif
Berikut poin-poin penting mengenai DTSEN :
Pengertian :
* Basis Data Terintegrasi :
Merupakan satu sistem data yang memuat informasi seluruh penduduk Indonesia dari aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh, lengkap, dan terpadu.
Pengganti DTKS :
DTSEN dikembangkan untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama penerima bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.
Tujuan Utama :
* Ketepatan Sasaran Program : Digunakan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial (seperti PKH dan BPNT), subsidi, dan program pengentasan kemiskinan.
Perencanaan dan Evaluasi :
Mendukung perencanaan program terintegrasi, evaluasi kebijakan berbasis bukti, dan pengambilan keputusan strategis dari tingkat pusat hingga daerah.
Satu Data Indonesia :
Merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan ekosistem Satu Data Indonesia.
Sinkronisasi :
Menghindari tumpang tindih program dan ego sektoral antarlembaga dengan menggunakan satu data sebagai pedoman bersama.
Contoh Data yang Dicakup :
* Identitas individu dan keluarga.
* Kondisi tempat tinggal (rumah).
* Status pekerjaan dan penghasilan.
* Pendidikan.
* Akses terhadap layanan dasar (air bersih, sanitasi, listrik).
* Aset dan kondisi sosial ekonomi lainnya.
* Pelaksana :
Konsolidasi data nasional dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, validasi, dan pemeringkatan data (berdasarkan desil kesejahteraan, dari desil 1 hingga desil 10).
* Pelaksanaannya didukung oleh berbagai kementerian/lembaga seperti Bappenas dan Kementerian Sosial (Kemensos).
* Regulasi :
Penerapan DTSEN adalah implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) yang memerintahkan konsolidasi data nasional.
DTSEN adalah alat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) demi mencapai keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
(Rudy Januar)
