Garut – Penasakti.com // Dugaan manipulasi data siswa mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
SMA Negeri 24 Garut diduga kuat melaporkan data siswa fiktif untuk program Sekolah SMA Terbuka atau Smater.
Jumlah siswa yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat jauh lebih banyak daripada fakta riil di lapangan.
Hasil pantauan Tim Liputan Penasakti.com menemukan, ruang kelas Tempat Kegiatan Belajar ( TKB ) tampak sepi, kontras dengan laporan administrasi yang mengklaim sebanyak 84 siswa aktif belajar.
Menanggapi kejanggalan ini, pihak manajemen SMAN 24 Garut akhirnya buka suara. Mereka mengakui adanya praktik permainan data siswa Smater tersebut.
Alasan di balik manipulasi ini mengejutkan, pihak sekolah berdalih tindakan ilegal ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan TKB dari ancaman penutupan oleh pemerintah akibat kekurangan kuota siswa.
” Kan kalau kurang dari 10 siswa bisa ditutup pak, trus anak-anak mau sekolah dimana”, ujar pengelola induk smater SMAN 24 Garut Ujang Wahyu kepada Penasakti.com Selasa ( 19/05/2026 ).
Berdasarkan data resmi yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SMA Negeri 24 GARUT memiliki 4 Tempat kegiatan belajar atau TKB yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain, di kecamatan Cilawu, Tarogong kidul, Bayongbong dan Cisurupan.
Dari 4 titik tersebut, 2 TKB diduga kuat memiliki jumlah siswa yang berbanding terbalik dengan apa yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Keduanya yakni TKB Daruttaqwa di kecamatan Cilawu dan TKB Cilimus di kecamatan Bayongbong.
Meski pihak sekolah melaporkan jumlah siswa di TKB Daruttaqwa sebanyak 13 siswa, namun fakta dilapangan sangat mengejutkan, bahkan dari pengakuan pengelola hanya ada 5 siswa yang resmi mengikuti kegiatan belajar.
Hal serupa juga ditemukan di TKB Cilimus di kecamatan Bayongbong. Meski pihak SMA Negeri 24 GARUT melaporkan jumlah siswa sebanyak 16 orang, namun lagi dan lagi penanggungjawab TKB mengaku hanya ada 7 siswa yang aktif terdaftar.
” Kami akali datanya supaya TKB tidak ditutup, mereka semua penerima PIP tapi untuk program MBG belum menerima karena terkendala jarak yang jauh”, kata Ujang Wahyu.
Kini, publik mendesak Dinas Pendidikan dan Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kucuran dana BOS yang mengalir berdasarkan data fiktif tersebut.
( Penulis: Agus YL / Andi AZ )
About the Author
